PandawaNews.id – Makassar, 10 April 2025 – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Laskar Garuda Indonesia (LGI) di depan Markas Polda Sulawesi Selatan pada Kamis (10/4) menarik perhatian publik. Aksi tersebut menyoroti dugaan penipuan dan penggelapan dana umrah yang menyeret nama pengusaha asal Palopo, PD.
Ketua LGI, Mukram, saat dikonfirmasi oleh Pandawanews.id melalui sambungan telepon pada Kamis malam, menegaskan bahwa aksi yang dilakukan merupakan bentuk kepedulian terhadap kejelasan program umrah subsidi yang dijalankan oleh PD. Namun, ia juga menekankan bahwa tidak ada indikasi niat jahat dari pihak PD.
“PD tidak pernah ada niat untuk menipu atau menggelapkan dana umrah. Tuduhan tersebut harus dilihat secara objektif dan tidak terburu-buru menyudutkan,” ujar Mukram.
Sementara itu, PD sendiri akhirnya angkat bicara terkait aksi unjuk rasa dan laporan sejumlah aktivis mahasiswa ke Polda Sulsel. Dihubungi oleh Pandawanews.id pada Kamis sore, PD membantah tegas semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
“Semua warga negara memang berhak melapor, tapi kalau saya disebut menipu atau menggelapkan, itu keliru. Program ini murni bentuk sedekah, bukan bisnis. Tidak ada unsur niat jahat,” kata PD.
Ia menjelaskan bahwa program umrah subsidi yang dijalankannya bertujuan membantu masyarakat kurang mampu yang ingin beribadah ke Tanah Suci. Dalam skemanya, PD menanggung hingga 50 persen dari total biaya umrah.
“Kloter terakhir akan diberangkatkan pada 24 Juli 2025 secara geratis, dari 147 orang sisanya, sekitar 68 orang yang tertunda karena total dana yang harus saya siapkan Rp.2,3 milliar dan anggaran ini adalah murni sedekah dari kami,jadi saya meminta waktu,jika rezeki cukup akan diberangkatkan bertahap, “tambahnya
PD juga menambahkan bahwa selama ini sudah banyak jemaah yang diberangkatkan, baik secara subsidi maupun penuh, termasuk imam masjid, guru mengaji, dan masyarakat umum. Ia memperkirakan hanya tersisa sekitar 68 orang yang belum diberangkatkan.
Menanggapi permintaan refund dari sebagian calon jemaah, PD mengatakan bahwa hal tersebut tidak bisa dipenuhi karena sejak awal tidak ada klausul pengembalian dalam perjanjian.
“Refund hanya kami berikan kepada mereka yang datang dengan cara baik-baik, bukan yang teriak-teriak di media sosial,” jelasnya.
Ketua LGI, Mukram, juga menyayangkan adanya upaya menggiring opini publik yang dinilainya tidak objektif. Ia menyebut bahwa tuntutan sejumlah pihak yang mengatasnamakan calon jemaah umrah cenderung kabur dan dipaksakan.
“Apa yang mereka tuntut itu tidak jelas. Padahal PD sudah menyatakan komitmennya untuk tetap memberangkatkan semua jemaah yang tersisa. Ini bukan soal gagal berangkat, tapi proses. Jangan ada yang cari panggung murahan atas nama penderitaan orang lain,” tegas Mukram.
Ia pun mengajak semua pihak untuk melihat persoalan ini dengan jernih dan tidak memperkeruh suasana dengan narasi-narasi provokatif.( emhil )
